S5 Business Pro - шаблон joomla Продвижение
Berita

Layanan Pengaduan: 085101803498

  • Register

Inspektorat Kabupaten Gianyar

  • bangkit_lawan_korupsi

    bangkit_lawan_korupsi

  • taman

    taman

  • balai_budaya

    balai_budaya

Realisasi Dana Desa Tahap I untuk Kabupaten Gianyar

Rate this item
(0 votes)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2015, pagu anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Gianyar ditetapkan sebesar Rp19,166 miliar yang dialokasikan untuk 64 Desa. Sedangkan Dana Desa untuk Kabupaten Badung ditetapkan sebesar Rp13,826 miliar yang dialokasikan untuk 46 Desa.


Dari nilai pagu tersebut, Dana Desa Tahap I yang telah terealisasi untuk Kabupaten Gianyar adalah sebesar Rp7,666 miliar yang merupakan 40% dari alokasi total untuk kabupaten tersebut. Sementara itu, untuk Kabupaten Badung, Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan adalah sebesar Rp2,293 miliar atau 40% dari Alokasi total Dana Desa 2015 untuk kabupaten tersebut.

Menurut  Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa. “Bagaimana kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa,” tegasnya saat membuka acara Sosialisasi Dana Desa di Gianyar dan Badung, Bali pada Kamis dan Jumat

Read 176 times

Akuntabilitas


Pemerintahan Akuntable

Pengembangan dan Penerapan Sistem yang Tepat.
Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legal. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

 

Good Governance

 Untuk mewujudkan Good Governance (tata kelola kepemerintahan yang baik) makin mengemuka dewasa ini yang tercermin dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan bebas dari paraktek-praktek KKN.

 

 Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel maka setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyiapkan perencanaan dan strategi yang baik dalam menjabarkan kinerja yang dapat dapat  diukur dan dinilai oleh instansi itu sendiri maupun segenap komponen masyarakat.

Hubungi Kami

Inspektorat Kabupaten Gianyar
Jl. Kesatrian No. 3
Phone: 085101803498
Jam Kerja:
Senin. s/d Kamis. 7.30 sd 15.00 Wita
Jumat 7.30 sd 14.00 Wita
Sabtu s/d Minggu Tutup

SIPETIK

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP )

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

S5 Box

Register