S5 Business Pro - шаблон joomla Продвижение
Berita

Layanan Pengaduan: 085101803498

  • Register

Inspektorat Kabupaten Gianyar

  • bangkit_lawan_korupsi

    bangkit_lawan_korupsi

  • taman

    taman

  • balai_budaya

    balai_budaya

PROBITY AUDIT PEMBANGUNAN RSU SANJIWANI GIANYAR

Rate this item
(0 votes)

Pada hari Senen 5 September 2016 dilaksanakan pertemuan pendahuluan (entry meeting) terkait Probity Audit tahap Perencanaan Pembangunan RSU Sanjiwani Gianyar yang dilaksanakan oleh Tim Probity Audit Inspektorat Kabupaten Gianyar dan didampingi oleh Tim Pendamping Probity Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan Dinas PU Kabupaten Gianyar. Entry meeting bertempat di Ruang Pertemuan Dinas PU Kabupaten Gianyar dihadiri Inspektur Kabupaten Gianyar Bapak I Made Juanda, SE.,MM beserta tim, Tim Probity Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Dinas PU Kabupaten Gianyar Bapak Ir. I Nyoman Nuadi, MT beserta jajarannya, Ketua Pokja dan pihak Konsultan Perencanaan Pembangunan RSU Sanjiwani Gianyar.

 

Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Sanjiwani akan dimulai tahun ini diatas lahan milik RS seluas 20.043 m2 dan akan diperluas dengan pengembangan menggunakan lahan eks Dinas Kesehatan seluas 1064 m2, dengan total Anggaran 150 Milyar.

Probity Audit ini bertujuan untuk menyakinkan Proses PBJ telah sesuai ketentuan yang mengaturnya, memastikan proses PBJ mampu melindungi pihak-pihak berkepentingan, memastikan Penawaran yang masuk dinilai berdasarkan kriteria yang sama, memelihara tingkat kepercayaan Publik dan peserta Tender, meyakinkan Keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan Hukum,  dan menciptakan Akuntabilitas dalam proses PBJ.

Ketersediaan barang/jasa berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya memperoleh barang/jasa berkualitas pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel).

Selain itu, berdasarkan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari 70% kasus korupsi berasal dari pengadaan badang/jasa, kemudian mencermati statement Mendagri pada rapat kerja dengan DPD RI Tahun 2011 bahwa 85% Kasus Korupsi yang melibatkan minimal 176 Gubernur/Bupati/Walikota adalah Kasus pengadaan badang/jasa, dan 90% kasus Penyimpangan pengadaan barang/jasa terjadi pada tahap Perencanaan.

Pendampingan ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time) yang disebut probity audit.

 Probity Audit merupakan audit tujuan tertentu berdasarkan penjelasan Pasal 4 (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Audit dengan tujuan tertentu untuk menilai Ketaatan terhadap Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa, berupa audit yang dilaksanakan dengan pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan Benar, Jujur dan Berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dan Probity Audit dilaksanakan selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung (real time) yang dilakukan saat proses Pengadaan Barang/Jasa sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.

Prioritas Probity Audit adalah paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks, memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hokum, sangat sensitif secara politis, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Audit pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Probity auditor diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh catatan, personil (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa), mengamati pertemuan-pertemuan, melakukan kunjungan lapangan dan membuat copy (photo copy) dokumen relevan yang diperlukan.

Dengan diimplementasikannya atau dilaksanakannya probity audit,  maka diharapkan akan bermanfaat bagi Bupati dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan, terwujudnya Good Government Governance, dan bisa mencegah praktek korupsi, disamping itu manfaat probity audit adalah untuk menghindari konflik dan permasalahan, menghindari praktek korupsi, meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi, memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sector publik telah dilakukan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya, memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (probity) proses pengadaan barang/jasa dan meminimalkan potensi adanya litigasi (permasalahan hukum).

Read 1041 times

Akuntabilitas


Pemerintahan Akuntable

Pengembangan dan Penerapan Sistem yang Tepat.
Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legal. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

 

Good Governance

 Untuk mewujudkan Good Governance (tata kelola kepemerintahan yang baik) makin mengemuka dewasa ini yang tercermin dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan bebas dari paraktek-praktek KKN.

 

 Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel maka setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyiapkan perencanaan dan strategi yang baik dalam menjabarkan kinerja yang dapat dapat  diukur dan dinilai oleh instansi itu sendiri maupun segenap komponen masyarakat.

Hubungi Kami

Inspektorat Kabupaten Gianyar
Jl. Kesatrian No. 3
Phone: 085101803498
Jam Kerja:
Senin. s/d Kamis. 7.30 sd 15.00 Wita
Jumat 7.30 sd 14.00 Wita
Sabtu s/d Minggu Tutup

SIPETIK

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP )

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

S5 Box

Register